JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital meminta publik tidak memaknai pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai istilah “Londo Ireng” secara sepotong-sepotong. Pemerintah menilai pesan yang disampaikan Presiden lebih ditujukan untuk mengajak masyarakat menjaga optimisme terhadap pembangunan nasional, bukan menyerang profesi atau kelompok tertentu.
Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, Fifi Aleyda Yahya, mengatakan pernyataan Presiden harus dibaca dalam keseluruhan konteks pidatonya. Menurut dia, istilah “Londo Ireng” digunakan sebagai kiasan politik untuk menggambarkan pihak-pihak yang dinilai membangun narasi pesimistis terhadap kondisi Indonesia.
“Yang disampaikan Presiden adalah ajakan untuk tetap waspada terhadap pihak-pihak yang sengaja merangkai narasi seolah-olah Indonesia tidak memiliki harapan dan tidak sedang bergerak maju. Kritik tentu diperlukan, tetapi berbeda dengan upaya membangun pesimisme secara sistematis,” kata Fifi dalam keterangan tertulis, Senin, 27 Juli 2026.
Fifi menegaskan pemerintah tetap menghormati kebebasan pers, kritik masyarakat, serta peran media dan berbagai elemen sipil dalam kehidupan demokrasi. Ia menyebut kritik yang disampaikan secara konstruktif justru menjadi masukan bagi pemerintah untuk memperbaiki berbagai persoalan di lapangan.
Sebagai contoh, Fifi mengatakan Presiden memberikan perhatian terhadap berbagai laporan mengenai kondisi sekolah yang rusak. Menurut dia, temuan-temuan tersebut tidak diabaikan, melainkan ditindaklanjuti melalui langkah perbaikan oleh pemerintah.
“Presiden memandang kritik, termasuk pemberitaan mengenai sekolah yang mengalami kerusakan, sebagai masukan yang penting untuk diungkap. Berbagai temuan di lapangan menjadi perhatian pemerintah dan ditindaklanjuti melalui langkah-langkah perbaikan. Ini menunjukkan bahwa kritik yang disampaikan dengan itikad baik menjadi bagian dari proses membangun Indonesia yang lebih baik,” ujar Fifi.
Lebih lanjut, Fifi mengatakan pemerintah tidak menutup ruang bagi kritik, tetapi berharap perdebatan di ruang publik tidak berhenti pada narasi yang mengesampingkan berbagai upaya penyelesaian yang sedang dijalankan pemerintah. Menurut dia, fokus pemerintah saat ini adalah menyelesaikan persoalan secara bertahap agar hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Fokus pemerintah adalah menyelesaikan persoalan satu per satu, mempercepat perbaikan di lapangan, dan memastikan masyarakat merasakan manfaatnya. Ruang demokrasi tetap terbuka, tetapi mari bersama-sama menjaga agar kritik menjadi energi perbaikan,” kata Fifi.(dd/rul)
