JAKARTA – Pemerintah menyatakan tidak menutup diri terhadap berbagai bentuk partisipasi publik dalam mengawal jalannya pemerintahan, termasuk inisiatif pembentukan kabinet bayangan oleh kelompok masyarakat sipil. Istana menilai kritik yang disampaikan secara objektif dan konstruktif dapat menjadi bagian dari upaya memperbaiki kualitas kebijakan pemerintah.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan mencermati gagasan tersebut sebelum memberikan penilaian lebih jauh. Menurutnya, setiap masukan yang bertujuan membangun tata kelola pemerintahan patut diapresiasi.
“Semua yang memiliki niat baik untuk memberikan masukan tentu akan kami pelajari. Pemerintah selalu terbuka terhadap kritik dan saran yang bersifat membangun,” ujar Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Ia menegaskan bahwa perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun, menurutnya, kritik akan lebih bermanfaat apabila disertai solusi dan semangat untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan.
Prasetyo mengibaratkan pemerintahan sebagai sebuah tim yang harus bekerja secara solid demi mencapai tujuan bersama. Karena itu, ia berharap seluruh elemen masyarakat dapat berkontribusi melalui kritik yang objektif, bukan sekadar memperuncing perbedaan.
Sebelumnya, koalisi masyarakat sipil yang terdiri atas akademisi, peneliti, aktivis, dan kalangan profesional mengumumkan pembentukan kabinet bayangan pada 18 Juli 2026. Kelompok tersebut menyebut langkah itu sebagai upaya memperkuat fungsi pengawasan terhadap pemerintah di tengah dominasi partai-partai pendukung Presiden Prabowo Subianto di parlemen.
Kabinet bayangan tersebut tidak dimaksudkan sebagai tandingan pemerintah, melainkan sebagai ruang untuk mengkaji, mengevaluasi, sekaligus menawarkan alternatif kebijakan atas berbagai program yang dijalankan Kabinet Merah Putih.
Dalam pelaksanaannya, setiap menteri bayangan akan fokus mengawasi kementerian tertentu melalui pendekatan man-to-man marking. Dengan skema tersebut, mereka diharapkan dapat memberikan analisis, kritik, serta rekomendasi kebijakan berdasarkan bidang yang menjadi tanggung jawab masing-masing.
Sebanyak 15 posisi dalam kabinet bayangan diisi oleh tokoh dari berbagai latar belakang, termasuk akademisi dan profesional. Para anggota dipilih melalui proses seleksi yang menitikberatkan pada integritas, kompetensi, keberpihakan kepada kepentingan publik, serta independensi dari afiliasi partai politik.
Pada kesempatan yang sama, Prasetyo juga menepis spekulasi mengenai kemungkinan perombakan Kabinet Merah Putih dalam waktu dekat. Ia memastikan hingga kini pemerintah belum membahas ataupun merencanakan reshuffle kabinet.
“Tidak ada pembahasan mengenai reshuffle. Sampai saat ini belum ada agenda ataupun rencana ke arah itu,” tegasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus merespons isu yang berkembang mengenai kemungkinan pergantian sejumlah menteri pada awal Agustus. Menurut Prasetyo, seluruh jajaran kabinet saat ini tetap menjalankan tugas dan fokus menyelesaikan program-program prioritas pemerintah.(ais/rul)
